Alasan Konsumen Tidak Mengadukan Kasusnya serta Bentuk Perlindungan Konsumen Akibat Kosmetik yang Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
DOI:
https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i6.557Abstract
Development of the era in field of trade and industry has led increasingly advanced and innovative products and services created and used by the community. In the era of free trade, export and import opportunities are wide open and have an impact on the entry of products legally or illegally. This study aims to determine the reasons why consumers/victims of the use of cosmetics containing hazardous materials are reluctant to report to BPOM and to determine the form of legal protection for consumers who are harmed due to using cosmetics containing hazardous materials reviewed from Law No. 08 of 1999 concerning Consumer Protection. Aspects that influence consumers not to report cosmetic brands using hazardous materials to BPOM are, consumer reluctance to use cosmetics with hazardous materials comes from combination of individual health problems, increased knowledge and awareness, ethical considerations, trust in regulations, and the influence of social and environmental factors. The circulation of cosmetic products containing hazardous materials will harm consumers, in this case business actors have certainly violated the Consumer Protection Law. These forms of legal protection create a just and orderly society by balancing individual freedom with the need for regulation and protection against various potential losses.
Downloads
References
Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Gunawan Widjaja. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen,Gramedia Pustaka Utama,Jakarta,2000.
Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
Lastini, L., 2016, “Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Menurut Undangundang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Lex Privatum
Luh Putu Dianata Putri, A.A Ketut Sukranatha, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan” Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 10, Pp. 1-14.
Miru Ahmadi Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di IndonesiaPT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2011.
Ni Kadek Diah Sri Pratiwi, Made Nurmawati, 2019, Tentang “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar yang Dijual Secara Online”, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 5, p.8.
Nurhayati, 2009, “Efektivitas Pengawasan Badan Obat dan Makanan”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hal 213.
Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/MenKes/Per/XXI/2010 tentang industri farmasi.
Pasal 1 angka (27) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaraan Kosmetika.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM )
Sekar Ayu 134100112 UII Tentang “Perlindungan Hukum terhadap Peredaran Kosmetik yang Merugikan Konsumen” : 2018.
Skripsi Dwika Indy Fazirra, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Dan Pemakaian Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Binjai”
Skripsi Nova Lianti Munthe, Tentang “Aspek Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Keras Di Pasaran”
Susanto Happy. Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2000.
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Widjaja Gunawan & Yani Ahmad, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia ,Jakarta, 2008.
WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.