Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang
DOI:
https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.738Keywords:
Community Participation, Village Regulation Formation, Village DevelopmentAbstract
Oeletsala Village Regulation Number 3 of 2020 Oeletsala Village Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2020, Oeletsala Village Regulation Number 3 of 2021 Oeletsala Village Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2021, Oeletsala Village Regulation Number 02 of 2022 Oeletsala Village Medium-Term Development Plan (RPJM-DESA) for 2022-2027, Oeletsala Village Regulation Number 01 of 2022 Accountability Report on the Realization of the Oeletsala Village Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2021, Oeletsala Village Regulation Number 01 of 2023 Accountability Report on the Realization of the Oeletsala Village Revenue and Expenditure Budget for the 2022 Fiscal Year. This research is an empirical legal research based on events that occur in the field and research conducted directly. The sources of research data are primary data, secondary data and tertiary data. The analysis of legal materials uses analysis to test data from specific to general which is carried out in a juridical-qualitative manner and presented in a descriptive form. The results of the study show that: (1). Community participation is the active participation of community members as individuals, groups, or communities in joint decision-making, program planning and implementation, as well as the process of community development inside and outside the community. The basics of emotional awareness and responsibility. (2). internal obstacles to community participation in the formation of Oeletsala Village Regulations, related to low knowledge and education factors and community work factors that take up a lot of time, external community participation in the formation of Village Regulations, namely related to the role of the Oletsala Village government in building relationships with the community.
Downloads
References
Adi, R. (2007). Perencanaan Partisipasi Berbasis Aset Komoditis. Depok: FISIP UI Press.
Basri, H., Budi, H., & Teniro, A. (n.d.). Partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan pada Musrenbang Kampung. Jurnal Kebijakan Publik, 13(1).
Budiono, B. (2020). Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia. Yogyakarta: Renika.
Buku
Dwiningrum, S. I. A. (2015). Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Eko, S. (2018). Republik Desa: Otonomi dan Demokrasi. Makalah disampaikan dalam FGD Proposal Penelitian Tim Politik Dalam Negeri, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR, Jakarta.
Ihsan, M. M. (2015). (N/A). Jakarta.
Jurnal
Kotan, Y. S. (2021). Aspek-aspek hukum partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah dan peraturan desa. Proyuris, 3(1).
Langoy, F. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan). Skripsi, FISIP UNSRAT Manado.
Mar’ah, G. I., Melinda, R., & Pramesta, S. D. (2022). Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa di Indonesia. Jurnal, 1(1).
Muarif, U. (2020). Pilihan Kepala Desa: Demokrasi Masyarakat Yang Teracuni. Yogyakarta: Mandala.
Nasution, B. J. (2008). Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: CV Mandar Maju.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Peraturan Perundang-Undangan
Pradono, J., & Sulistyowati. (n.d.). Panduan Penelitian dan Pelaporan Penelitian Kualitatif. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
Putra, B. W. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 13 Tahun 2018 tentang pedoman pembentukan produk hukum desa (Studi di Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu). Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim.
Rosidin. (2019). Partisipasi masyarakat desa dalam proses pembentukan peraturan desa yang aspiratif. Jurnal Bina Mulia Hukum.
Setiawati. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 5(1).
Soekanto, S. (2002). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Solekhan, M. (2014). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. Malang: Setara Press.
Suharto, D. G. (2016). Membangun Kemandirian Desa: Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, dan UU No. 32/2004 serta Perspektif UU No. 6/2014. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sutoro, E., et al. (2014). Desa Membangun Indonesia. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaruan (FPPD).
Syafrudin, A., & Na’a, S. (2010). Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa. Bandung: PT. Alumni.
Umar, M. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa menurut Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara. Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, 2(12).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Widjaja, A. W. (2003). Otonomi Desa. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
