Analisis Kinerja Inspektorat Dalam Melakukan Pengawasan Di Sekretariat Jenderal DPD RI

Ninuk Arifiyani; Dini Gandini Purbaningrum

doi:10.62383/aliansi.v1i2.114

Authors

Ninuk Arifiyani Universitas Muhammadiyah Jakarta
Dini Gandini Purbaningrum Universitas Muhammadiyah Jakarta

DOI:

https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.114

Keywords:

Analysis, Performance, Supervision Function, Inspectorate

Abstract

The DPD RI Inspectorate is tasked with overseeing the implementation of government affairs. However, there are several problems in the DPD RI Inspectorate such as the limited number of auditors, suboptimal budget, and low transparency in managing audit reports. The purpose of this study is to analyze the performance of the Inspectorate in the supervisory function at the General Secretariat of DPD RI. The research method used is descriptive with qualitative analysis. Data was collected through interviews, documentation, and observation. This research uses Agus Dwiyanto's theory (2006: 50) as follows: 1) Productivity, 2) Service quality, 3) Responsiveness, 4) Responsibility, 5) Accountability. The results showed that the performance of the Inspectorate was quite good in general, although not optimal due to constraints such as insufficient human resources and insufficient budget. The suggestion of this research is to increase the number of human resources and conduct socialization about applications that can be used by the Inspectorate..

Downloads

Download data is not yet available.

References

Artikel Jurnal

Gutama, M. A. W., Lestari, H., Sundarso, S., & Widowati, N. (2016). Analisis Kinerja Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Studi Kasus pada Bidang Perijinan Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan). Journal of Public Policy and Management Review, 5(2), 1-15.

Yohanes, E. (2018). Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bulungan. Jurnal Paradigma (JP), 7(2), 55-64.

Pulungan, A. R. (2019). Analisis Inspektorat sebagai APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dalam Mewujudkan Good Governance di Kabupaten Serdang Bedagai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

Masdan, S. R., Ilat, V., & Pontoh, W. (2017). Analisis kendala-kendala peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) pada inspektorat kabupaten gorontalo. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill", 8(2).

Huda, M. N. (2019). Pembangunan Kapasitas Aparatur Melalui Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Berbasis Good Governance (Studi Pada Pemerintah Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

Yulitiawati, Y., & Rusmidarti, R. (2021). Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Mengunakan Pendekatan Value For Money Di Kabupaten OKU. JETAP, 1(2), 91-109.

Aditama, P. B., & Widowati, N. (2017). Analisis Kinerja Organisasi Pada Kantor Kecamatan Blora. Journal of Public Policy and Management Review, 6(2), 283-295.

Kristiyanti, M. (2012). Peran indikator kinerja dalam mengukur kinerja manajemen. Majalah Ilmiah Informatika, 3(3).

Rahardjo, M. (2011). Metode pengumpulan data penelitian kualitatif.

Triyanto, D. (2017). Analisis Kinerja Organisasi dalam Mewujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat. MIMBAR: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik, 6(4), 6-13.

Pusparani, M. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumber Daya Manusia). Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, 2(4), 534-543.

Suryono, A. (2020). Kebijakan grand design reformasi birokrasi 2010-2025 dalam penataan organisasi dan tata laksana. Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 5(1), 1-20.

Satria, A. (2010). Analisis Kinerja Inspektorat Kabupaten Pelalawan Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Tahun 2007-2008 (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

Novita, D., Kadir, A., & Siregar, N. S. S. (2020). Analisis Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan (Studi Pada Inspektorat Kota Langsa). Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 2(2), 116-128.

Buku

Dwiyanto, Agus, 2011. Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Prasojo, Eko, 2009. Reformasi Kedua: Melanjutkan Estafet Reformasi. Salemba Humanika, jakarta

Sinambela, Lijan Poltak. 2016. Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan dan Implementasi, PT. Bumi Aksara, Jakarta

AA. Anwar Prabu Mangkunegara, 2013, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Agus Dwiyanto, 2006, Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Public. Yogyakarta: UGM Press.

Suwanto,2018, Manajemen SDM Dalam Organisasi Publik dan Bisnis, Alfeta, Bandung.

Nugroho, Riant. 2014. Public Policy, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

M. Kadarisman 2013, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia,Rajawali, Jakarta

Mulyadi.2001. Pemeriksaan dan Pengawasan . Bandung Remaja Rosdakarya.

A.Dale Tampe.1992. Seri ilmu dan manajemen bisnis kinerja.PT.Elex Media Koputindo,Jakarta.

R.Chang. 2011. Measuring Organizational Perfomance, PPM,Jakarta

Agus Dwiyanto,2015, Administrasi Publik: Desentralisasi,Kelembagaan,Dan Aparatur Sipil Negara,Yogyakarta: UGM Press.

H. Handari Nawawi,1992, Pengawasan Melekat Di Lingkungan Aparatur Pemerintah, PT.Gelora Aksara Pratama. Surabaya.

Mahmudi, 2010, Manajemen Kinerja Sektor Publik, sekolah tinggi ilmu menejemen, Yogyakarta.

Chabib Sholeh, 2011, Menilai Kinerja Pemerintah Daerah,Fokus Media, Bandung.

Gemilang, S. N., Alam, A. S., & Samsu, S. (2015). Analisis Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Kinerja badan Kepegawaian Daerah Kota Baubau. Jurnal Ilmiah. Universitas Hasanuddin.

Siradja, N. G., Alam, A. S., & Syamsu, S. (2012). Analisis Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah terhadap Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Baubau. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 75-84.

Peraturan perundang-undangan

Indonesia, P. R. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi

Indonesia, R. (2010). Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211. K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor.

Peraturan Kepala BPKP Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Terhadap Inspektorat, Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Pengawasan, Pusat Informasi Pengawasan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, Dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan

Persesjen SOTK secretariat jenderal DPD RI

Sumber dari internet dengan nama penulis

Sekertariat jenderal DPD RI: https://dpd.go.id/

Abdul choliq (2020) Peran Pengawasan Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel/13454/Peran Pengawasan-Dalam-Meningkatkan-Kedisiplinan-Kerja-Pegawai.html

Peraturan DPD RI No.6 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan https://jdihn.go.id/files/489/Peraturan%20DPD%20No.%206%20th%202012%20[P3D].pdf

Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi https://www.regulasip.id/book/10420/read

Menpan (2018) Tentang Reformasi Birokrasi https://www.menpan.go.id/site/publikasi/unduh-dokumen/buku/file/6107-buku-reformasi-birokrasi-2018

Admin (2022) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah https://inspektorat.nunukankab.go.id/aparat-pengawas-intern-pemerintah/

Nazar (2020) Peran SPIP Dan APIP Dalam Mendorong Tata Pemerintahan Yang Baik https://www.bpkp.go.id/berita/readunit/4/26387/140/Peran-SPIP-dan-APIP-dalam-Mendorong-Tata-Kelola-Pemerintahan-yang-Baik