Analisis Hukum Terhadap Gugatan Wanprestasi Oleh Kreditor Separatis Terhadap Debitor : Studi Kasus di Pengadilan Negeri Temanggung

Authors

  • Muhammad Ikhwan Nugraha Putra Universitas Tidar
  • Amanda Fitria Najwa Universitas Tidar
  • Rizqiyah Aini Rahmawati Universitas Tidar
  • Elvara Alifia Universitas Tidar
  • Fajar Kurniawan Universitas Tidar
  • Muhammad Syaiful Fadhli Universitas Tidar
  • Kuswan Hadji Universitas Tidar

DOI:

https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i2.817

Keywords:

Separatist Creditor, Lawsuit, Debtor, Default, Execution

Abstract

In the Temanggung District Court there are several lawsuits by Separatist Creditors against Debtors who are in default of the agreed credit agreement. For example in cases 13/Pdt.G/2023PNTmg and 17/Pdt.G/2022/PNTmg. In these cases, Separatist Creditors filed a lawsuit against the Debtor who is in default. In this article, the author discusses the lawsuit for default by Separatist Creditors against their Debtors who are in default and the reasons why Separatist Creditors filed a lawsuit against the Debtor who is in default at the Temanggung District Court using Qualitative research methods and with a Literature Study approach sourced from Case Decisions, Legislation, Journal Articles, and Books. Separatist Creditors have the right to sue Separatist Creditors who feel disadvantaged due to the Debtor's non-compliance in fulfilling payment obligations. However, despite having the right to sue and having suffered losses, the panel of judges emphasized that the Separatist Creditor should not have filed a lawsuit in court, but could have directly sold the existing collateral. This shows that the execution rights attached to the collateral are prioritized over the right to sue in court.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Jurnal

Akyas, M. “Eksekusi lelang oleh kreditor separatis pada masa perdamaian dalam PKPU dalam kajian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU”. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, (2022). 5(2), 303-315.

Kenting, Yohanes Alexander; PARULIAN, Hizkia Dapot. “Kedudukan Kreditor Separatis Terhadap Rencana Perdamaian Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA, (2022): 91-100

Mauludin, n. a., “Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Proses Kepailitan”. ganec swara, 17(1), (2023)

Natalia, T. S., & Terina, T. “Wewenang Kreditor Separatis Dalam Eksekusi Hak Tanggungan Berkenaan Dengan Kepailitan”. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), (2017): 24-36.

Silalahi, U., & Claudia, C. 2020. “Kedudukan kreditor separatis atas hak jaminan dalam proses kepailitan”. Masalah-Masalah Hukum, 49(1), hlm 35-47.

SINAGA, Japansen; LAW, Dona Bella Faustine. “Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Atas Merek Dagang Dalam Boedel Pailit: Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Atas Merek Dagang Dalam Boedel Pailit”. Law Pro Justitia, 2020, 5.2: 1-24.

Slamet, S. R. 2016. “Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor”. In Forum Ilmiah Vol. 13, No. 1, pp. (2016): 51-59.

Suci, I. D. A. (2016). "Hukum Kepailitan Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitur Pailit”.

Sularto, “Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Dalam Kepailitan”, world website of jurnal mimbar hukum, Vol 24, No 2 (2012):249

Tejaningsih, T. (2016). “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit” (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Buku

Asikin, H. Z., & SH, S. (2018). Hukum Kepailitan. Penerbit Andi.

Hartini, R. (2020). Hukum kepailitan. UMMPress.

Mauludin, n. a., Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Proses Kepailitan. ganec swara, 17(1), (2023)

Rumadan, I. (2024). Memahami Hukum Kepailitan dari Perspektif Gugatan Lain-Lain. Deepublish.

Shubhan, M. H. (2015). Hukum Kepailitan. Prenada Media.

Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan, Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42).

Downloads

Published

2025-02-19

How to Cite

Muhammad Ikhwan Nugraha Putra, Amanda Fitria Najwa, Rizqiyah Aini Rahmawati, Elvara Alifia, Fajar Kurniawan, Muhammad Syaiful Fadhli, & Kuswan Hadji. (2025). Analisis Hukum Terhadap Gugatan Wanprestasi Oleh Kreditor Separatis Terhadap Debitor : Studi Kasus di Pengadilan Negeri Temanggung. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora, 2(2), 73–88. https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i2.817

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)