Implementasi Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 15 Tahun  2019 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kelurahan Kota Ndora dan Kelurahan Rana Loba Kecamatan Borong

Victoria Desriana Meo; Saryono Yohanes; Hernimus Ratu Udju

doi:10.62383/aktivisme.v1i3.362

Authors

Victoria Desriana Meo Universitas Nusa Cendana
Saryono Yohanes Universitas Nusa Cendana
Hernimus Ratu Udju Universitas Nusa Cendana

DOI:

https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i3.362

Keywords:

Policy Implementation, Acceleration of Stunting Reduction, Family

Abstract

This study examines the implementation of East Manggarai Regency Regulation Number 15 of 2019 regarding the acceleration of stunting reduction in Kota Ndora and Rana Loba Urban Villages, Borong District. Through a juridical-empirical approach, primary data was obtained through interviews, observations, and document studies. The results show that the implementation of the regulation is still not effective due to factors such as ineffective human resources, inadequate infrastructure, limited budget allocation, and low community participation. The study recommends improvements in training and education for human development cadres, increased budget allocation for stunted families, and a reassessment of budget allocation to ensure efficiency and effectiveness in addressing stunted families.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Achmad, A. (1998). Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Jakarta: Yarsif Watampone.

Ahmad, S. (2014). Perkembangan Anak Usia Dini: Pengantar Dalam Berbagai Aspeknya. Kencana Prenada Media Grup.

Asmarwati, T. (2014). Sosiologi Hukum Petasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan. Grup Penerbit CV Budi Utama.

Azzahra, M. F., & Muniroh, L. (2015). Pengaruh konseling terhadap pengetahuan dan sikap pemberian MP-ASI. Media Gizi Indonesia.

Delima, V. A. (2021). Implementasi Program Pencegahan Stunting Di Desa Ngampang Mas Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana, Kupang.

Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. KENCANA.

Emey, L. (2016). Hubungan karakteristik ibu dengan status gizi. Studi P, Gizi I, Kesehatan FI, Surakarta, UM.

Fatima, S. (2021). Stunting Mengancap Hukum Capital. Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).

Hawke, N., & Parpworth, N. (2021). Pemerintahan Daerah, Seri Pengantar Hukum Administrasi. Nusa Media.

Hayati, E., et al. (2017). Hukum Tata Negara. Program Studi PPKN Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Isnawati, et al. (2022). Hukum Tata Negara Indonesia, Historis, dan Dinamika. Bintang Semesta Media, Yogyakarta.

Lestari, U., et al. (2020). Implementasi Peraturan Bupati Cilacap Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting Pada Kinerja Bidan di Wilayah Cilacap Kota. Jurnal Bina Cipta Husada, 16(2).

Nadhiroh, N., & Rahayu, K. (2015). Faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting pada balita. Media Gizi Indonesia.

Nasikhah, R. (2014). Faktor resiko pada balita. Universitas Diponegoro.

Nurul, U., et al. (2020). Implementasi Peraturan Bupati Sumenep Nomor. 14 Tahun 2019 tentang Percepatan Penanggulangan Stunting (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep). Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Wiaraja Madura, 15(2).

Nurva, L., & Maharani, C. (2023). Nalisis pelaksanaan kebijakan penanggulangan stunting: Studi kasus di Kabupaten Brebes. Jurnal Kebijakan Kesehatan, 1, Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang Gedung F5 Kampus Sekaran, Universitas Negeri Semarang, 12(02).

Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15).

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 127).

Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana yang telah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 172).

Rahayu, A., & Khairiyanti, L. (2014). Resiko pendidikan ibu anak stunting pada anak usia 6-23 bulan.

Sandra, F. S., Syafiq, A., & Vertamala, A. (2017). Gizi Anak dan Remaja. Raja Grafindo Persada.

Sari, D. R. (2021). Implementasi kebijakan penanganan stunting di Pekon Pamenang Kecamatan Pengelaran Kabupaten Pringsewu tahun 2021. Skripsi S1, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Simanjuntak, S. A. (2021). Endemi penanganan stunting belum optimal. Kompas.

Soekanto, S. (1983). Penegakan Hukum. Bandung: Bina Cipta.

Soekanto, S. (2008). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sunaryo, D. R., et al. (2021). Implementasi kebijakan percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Bandung. Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik, 4(4), 205–213.

Syahruddin. (2019). Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Studi Kasus. Nusa Media, Bandung.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 82).

Vikawati, S., & A. (2010). Kajian implementasi dan kebijakan air susu ibu eksklusif dan inisiasi menyusui dini di Indonesia. Makara Kesehatan.

Wahab, H. S. A. (2012). Analisis Kebijakan Dari Formulasi Kepenyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Bumi Aksara.

Yohanes, S., & Dalima, M. S. (2021). Hukum Tata Negara, Menginspirasi Konsepsi Hukum Tata Negara, Hak Asasi Manusia, Sistem Pemerintahan Dan Kekuasaan Negara, Konstitusi, dan Penerapannya Dalam UUD 1945. Universitas Nusa Cenda Fakultas Hukum, Kupang.

Yohanes, S., et al. (2021). Sosiologi Hukum: Buku Referensi Menginspirasi Berbagai Konsepsi Sosiologi Hukum, Dimensi Penting Dalam Pembentukan Perundang-Undangan, Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum. Universitas Nusa Cenda Fakultas Hukum, Kupang.