Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang di Lindungi Jenis Siamang (Studi Putusan Nomor 134/Pid.B/LH/2023/Pn. Kla)

Authors

  • Theo Gorand Gabrielo Sihite Universitas Lampung
  • Maya Shafira Universitas Lampung
  • Fristia Berdian Tamza Universitas Lampung

DOI:

https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i3.847

Keywords:

Judge's Decision, Protected Animals, Trade Crimes

Abstract

Illegal trafficking of protected wildlife is an activity that is a threat to the survival of wildlife, Illegal trafficking categorized as a crime against wildlife includes: intentionally capturing, storing, possessing, maintaining, transporting and trading protected animals in a living condition. The problem in this thesis is what is the basis for the judge's legal considerations in passing a verdict against the perpetrator of the crime of trafficking in protected wildlife of the Siamang species in Decision Number: 134 / Pid.B / LH / 2023 / Pn Kla? is the judge's decision in imposing the sentence in accordance with substantive justice?, The research method used is normative and empirical juridical, The data used is primary and secondary data, data collection with literature studies and interviews. While data processing through the stages of data examination, data selection, data classification, and data systematization. The data that has been presented in the form of a description, discussed and analyzed descriptively qualitatively, to then draw conclusions. Based on the results of the study, it is known that the consideration of the Judge in Decision Number: 134 / Pid.B / LH / 2023 / Pn Kla in deciding the criminal case of trade in protected wildlife species of siamang, the Judge in Decision Number: 134 / Pid.B / LH / 2023 / Pn Kla related to the criminal act of trade in siamang species of wildlife considered the legal, sociological, and philosophical aspects according to Ahmad Rifai's theory. The legal aspect includes the sufficiency of evidence and the fulfillment of the elements of Article 40 Paragraph 2 in conjunction with Article 21 Paragraph 2 of Law No. 5 of 1990 concerning the Conservation of Natural Resources and Ecosystems. Sociologically, the judge sees the impact of the defendant's actions on society and the environment. From a philosophical perspective, punishment is seen not as revenge, but an effort to educate the defendant not to repeat his actions. Finally, the judge sentenced him to 1 year and 4 months in prison and a fine of Rp25,000,000, subsidiary to 1 month in prison if the fine is not paid. The suggestion is that the government, law enforcement and stakeholders are expected to increase education to the community, especially around national parks/protected forests, not to trade in protected animals. This is important to prevent similar crimes and maintain the existence of protected animals in their habitat.

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arto Mukti, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004

Harahap M.Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, ed. 2,cet.3, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Manis, Hoeda, Ensklopedia Dunia Binatang Fakta-Fakta Unik & Menarik Dunia Hewan, Cet. Ketiga, AR RUZZ MEDIA. Yogyakarta, 2013

Makarao, Moh Taufik, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, rineka Cipta, Jakarta, 2004

Marpaung, Laden. Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan satwa, Jakarta: Erlangga, 2015

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2005

Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013

Muladi dan Arief Barda Nawawi. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung. 1998

Moeljatno. Asas – Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2013

Purnomo, Bambang. Asas-Asas Hukum Pidana.Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015

Rahardjo, Satjipto. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2008

Rawls, John, A Theory of Justice, Revised Edition, OUP, Oxford, 1999.

Redi, Ahmad. Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan. Sinar Grafika. Jakarta, 2014

Rifai, Ahmad, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Sinar Grafika. Jakarta 2010

Rusli, Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya, Jakarta, 2007

Saleh, Roeslan. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, PT. Aksara Baru, Jakarta. 2013

Sudarsono. Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2007

Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986

--------------------. Penanggulangan Kejahatan, Rajawali Pres, Jakarta, 2014

Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni,Bandung, 1986

Syafira, Maya, Pristia, Hukum Pemasyarakatan dan Penintensier, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022

Syarifin, Pipin. Hukum Pidana Di Indonesia, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2000

Tongat. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Pres. Malang. 2008

Widiyanti Ninik. Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminolog dan Sosial, Pradnya Paramita. Jakarta.1987

Wiratno,dkk, Berkaca dicermin Retak : Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi pengelolaan taman Nasional, Jakarta,The Gibon Foundation, 2011,

A. JURNAL

Berdian Tamza, Fristia, Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan, Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume. 1, No.5 September 2024

Dwiyana, Oky Bagus. Penegakan Hukum Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap Perniagaan Satwa dilindungi di Surabaya. NOVUM: JURNAL HUKUM, 2015, 2.1: 115-128.

Erlina B, Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Ilegal. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol 4 No. 1 tahun 2021

Fahmiron, Penerapan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Pada Tahap Penyidikan di Satreskrim Polres Solok Kota, Ekasakti Legal Science Journal Vol. 1, No. 3, Juli 2024

Kuswanda, Wanda, Daya Dukung dan Pertumbuhan Populasi Siamang (Hylobates syndactylus Raffles, 1821) di Cagar Alam Dolok Sipirok, Sumatera Utara, Buletin Plasma Nutfah, Vol. 22 No. 1, Juni 2016

Lukmia Sutra, Ferna, Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang, Jurnal Media Iuris Vol. 3 No. 3, Oktober 2020

Maya Sari, Erna, Studi Kelompok Siamang (Hylobates Syndactylus) Di Repong Damar Pahmungan Pesisir Barat, Jurnal Sylva Lestari ISSN 2339-0913 Vol. 3 No. 3, September 2015

Maiza Kesumam, Shavira, Tindak Pidana Menangkap Dan Mengangkut Satwa Liar Yang Dilindungi Jenis Siamang Dalam Keadaan Hidup, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 8 (2) Mei 2024

Pertiwi, Bunga, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perniagaan Satwa Hidup Yang Dilindungi, Jurnal Ilmiah Mahasiwa Vol. 5(2) Mei 2021

Warsito, Edi, Penyelesaian Tindak Pidana Konservasi Oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, Vol. VII, No. 1, 2019

Widiarti, Wiwin, Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Wilayah Hukum Kabupaten Bener Meriah, Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol 5, No. 1, April 2021

Widiyani, Heni, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Dugong Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus Kampung Kelam Pagi ), Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 2, Febuari 2022

Wulandari, Milia, Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Mengenakan Pidana Pada Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 651/Pid.Sus/2015/Pn.Stb Tentang Perdagangan Satwa Yang Dilindungi, E Journal Unesa, Vol 01, No.2 Tahun 2019

Zakia Angelina, Rica, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Satwa yang Dilindungi, Jurnal Analogi Hukum, NO. 1 VOL. 1, 2019

Policy Brief, Proyeksi Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kejahatan Konservasi, ICEL, Jakarta, 2019

Tri Saputra, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Berdasarkan Undang ± Undang Nomor 5 Tahun1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Wilayah Hukum Ditreskrimsus Polda Riau, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume III nomor 2

Wildanu S Guntur, Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar, Jurnal Recidive Volume 8 No. 2, 2019

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. SUMBER LAINNYA

Hassan Shadily. 2010. Kamus Indonesia-Inggris. Erlangga. Jakarta

J.C.T.Simorangkir.dkk. 2004. Kamus Hukum. Sinar Grafika Offset. Jakarta

Ram Ghani Zihan Berliana, Mengenal Siamang, Primata Kera Hitam Berlengan Panjang Bersuara Khas di akses pada tanggal 20 Mei 2024 (goodnewsfromindonesia.id)

Downloads

Published

2025-04-09

How to Cite

Theo Gorand Gabrielo Sihite, Maya Shafira, & Fristia Berdian Tamza. (2025). Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang di Lindungi Jenis Siamang (Studi Putusan Nomor 134/Pid.B/LH/2023/Pn. Kla). Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora, 2(3), 01–14. https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i3.847

Similar Articles

1 2 3 4 5 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.