Eksaminasi Hukum Mengenai Akuisisi Barang dan Jasa Pemerintah via Transaksi Elektronik (E-Purchasing)

Maulana Zamzami

doi:10.62383/amandemen.v1i1.62

Authors

Maulana Zamzami

DOI:

https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i1.62

Keywords:

E-Purchasing, Procurement of Goods and Services, Electronic Transactions

Abstract

E-Purchasing has become an increasingly common method used by governments to obtain goods and services. However, there are many legal aspects that need to be considered in its implementation. This paper carries out an in-depth examination of the relevant legal aspects in the procurement of government goods and services through electronic transactions. This research discusses the regulatory framework governing E-Purchasing, legal implications related to data security and privacy, as well as ethical issues that may arise in this process. Through careful analysis, this research aims to provide a better understanding of the legal framework governing E-Purchasing in the context of government acquisition of goods and services.

References

(https://stranaspk.id/publikasi/berita/e-purchasing-belum-tentu-bebas-korupsi). ( 2023, Oktober diakses tanggal 17 ). Diambil kembali dari (https://stranaspk.id/publikasi/berita/e-purchasing-belum-tentu-bebas-korupsi)

Arfanti, M. A. (2019). “Pelaksanaan Sistem E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Mencegah Terjadinya Persekongkolan Tender” Brawijaya Law Review. Jurnal Ilmiah, ,.

B. A. Sidharta. (2009). Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, III. Bandung: Mandar Maj.

Betham, A. A. (2019). Analisis Yuridis Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Pengadaan Barang/Jasa,.

Dr. Farurrazi, M. (2023). Tanggung Jawab dan Kewenagan Dalam Pengadaan Barang/Jasa,Dalam Percepatan Realisasi Anggaran dan peningkatan Produk Dalam Negeri.

Haris Y. P Sibuea. (2016). “Teori Efektivitas Hukum Dalam Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol,” . Negara Hukum, vol. 7, no. 1, .

Jamila Lestyowati. (2018). Analisis Permasalahan E-Purchasing Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Satuan Kerja.

Peter Mahmud Marzuki. (2013.). Penelitian Hukum,. Jakarta, : Kencana Preneda Media Group,.

Presiden, P. (2018). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 8 jo. Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 Pasal 3 ayat (1).

PUTRI, A. H. (2022). Tinjauan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Metode Pengadaan Langsung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 . (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN).