Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Dan Dampak Sosial Akibat Penyebaran Video Porno di Media Sosial

Helen Tina BR Lumban Batu; Yudi Kornelis

doi:10.62383/terang.v1i3.348

Authors

Helen Tina BR Lumban Batu Universitas Putera Batam
Yudi Kornelis Universitas Putera Batam

DOI:

https://doi.org/10.62383/terang.v1i3.348

Keywords:

Legal Protection, Privacy, Social Impact

Abstract

The government made pornography included in government legal products in 2008, with Law number 44 which was issued to regulate Indonesian society. The government made pornography included in government legal products in 2008, with Law number 44 which was issued to regulate Indonesian society. A qualitative research approach using a literature review was used, involving the collection and analysis of data from library sources relating to the research subject. In addition, the Investigation selects journal sources, organizes and discusses subjects relevant to the research objectives, and compares articles related to this research. In the literature review, the results of descriptive and qualitative research are summarized (summary) using qualitative methods. The widespread distribution of pornography is a problem that cannot be resolved through regulations. Various laws have been enacted to prevent the production of pornography, which has now been criminalized. The use and promotion of sex, partial or full nudity in scenes, sexually explicit gestures, and social activities of female characters usually fall under pornography. Pornography often depicts women, in particular, as highly degrading sexual objects. An immediate cessation of the distribution of pornographic content on social media and a focus on legal protection for victims of such behavior must be emphasized.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bachtiar, A. (2012) Pro Kontra Undang-Undang Pornografi Di Media Cetak: Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Media Indonesia Dan Republika.

Barlian, E. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.

Fatmawati, W. (2023). Analisis Pemenuhan Hak Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Di Desa Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto) (Doctoral Dissertation, Iain Kendari).

Fitriani, R. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibatpenyebarluasan Pornografi Di Internetdan Media Sosial. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 10(2), 228-240.

Harun, Y., & Dwiono, S. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN REVENGE PORN. Jurnal Hukum Legalita, 5(2), 260-281.

Independen, L., & Manusia, L. N. H. A. (2019). 25 Tahun Pelaksanaan Kesepakatan Global Beijing Platform For Action (Bpfa+ 25) Di Indonesia.

Jiwantara, F. A., MH, S., Medyantara, I. S., & Kn, S. M. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Pornografi Yang Melibatkan Anak Sebagai Korban. GUEPEDIA.

Maskun, S. H. (2022). Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar. Prenada Media.

Renardi, A. (2023). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Menyebarluaskan Pornografi Mengupload Video Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor 2661/Pid. Sus/2020/PN. Mdn) (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).

Tarigan, A. J., Akhyar, A., & Mustamam, M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Dalam Media Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jurnal Ilmiah METADATA, 5(1), 196-210.

Peraturan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Internet Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928)