Implikasi Kepailitan terhadap Keberlakuan Lisensi Merek dan Kedudukan Hukum Penerima Lisensi Menurut Undang-Undang Kepailitan
DOI:
https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i2.917Keywords:
Bankruptcy, Brand License, Curator, Licensee, Legal ProtectionAbstract
Bankruptcy as a debt settlement mechanism in Indonesia has a significant impact on all debtors' assets, including intellectual property rights such as trademarks. In practice, many companies have licensed trademarks to third parties before being declared bankrupt, resulting in legal uncertainty regarding the validity of the license agreement and protection for the licensee. This study aims to examine the implications of bankruptcy on the validity of trademark licenses and analyze the legal position of licensees according to the Bankruptcy Law. The research method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches, as well as qualitative analysis of primary and secondary legal materials. The results show that the rights to the licensed trademark remain part of the bankruptcy estate and are under the management of the curator. The license agreement can be continued if it benefits the bankruptcy estate, but can be terminated by the curator if it is considered burdensome. The legal position of the licensee is highly dependent on the recording of the agreement at the DJKI and the policy of the curator. The implications of this research emphasize the need for clearer regulations to provide legal certainty and balanced protection for all parties involved in bankruptcy.
Downloads
References
Ali, Basmah. (2020). Merek Dagang Sebagai Harta Pailit Dalam Kepailitan Perusahaan. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Jember.
Andito Nugroho. (2024). Tinjauan Yuridis Akibat Kepailitan Licensor Terhadap Perjanjian Lisensi Hak Kekayaan Intelektual Yang Sedang Berlangsung, Skripsi Universitas Diponegoro.
Fitri Novia Heriani, (2022). Perlindungan Kekayaan Intelektual Tingkatkan Nilai Ekonomi Usaha. https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-kekayaan-intelektual-tingkatkan-nilai-ekonomi-usaha-lt6307f55955a73/, diakses tanggal 12 Mei 2025.
Gultom, Olga Angel Nasthiti. (2023) Analisis Yuridis Nama Domain Merek Dagang Sebagai Aset Tidak Berwujud Dalam Perusahaan E-Commerce Pada Boedel Pailit. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Hukum Online. (2024). Sepanjang 2024, DJKI Terima 339 Ribu Permohonan Kekayaan Intelektual. https://www.hukumonline.com/berita/a/sepanjang-2024--djki-terima-339-ribu-permohonan-kekayaan-intelektual-lt67729eea7f20c/, diakes tanggal 12 Mei 2025.
Koto, I., Hanifah, I., Perdana, S., & Nadirah, I. (2023). Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam. Jurnal Yuridis, 10(2), 66-73.
Nyaman, R. S., & Dewi, C. I. D. L. (2023). Prosedur Hukum Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia. Jurnal Hukum Saraswati, 5(2), 441-455, DOI: https://doi.org/10.36733/jhshs.v5i2
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.
Stefani Kaonang. (2016). Akibat Hukum Kepailitan Bagi Pemberi Lisensi Terhadap Royalti Hak Cipta Pada Perjanjian Lisensi. Tesis Universitas Airlangga.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Widjaya, H. & Rahmawati, A. N., (2024). Akibat Hukum Lisensi Merek Bila Pemiliknya Mengalami Kepailitan, https://www.hukumonline.com/berita/a/akibat-hukum-lisensi-merek-bila-pemiliknya-mengalami-kepailitan-lt671a8b8219881?page=1, diakses tanggal 14 Mei 2025.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.