Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan secara Elektronik
DOI:
https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i2.187Keywords:
Creditors, Electronic Mortgage Rights, Legal ProtectionAbstract
This research explains the procedure for implementing electronic mortgage registration and discusses legal protection for creditors in mortgage registration through SKMHT in the event of the principal's death. This normative legal research utilizes a prescriptive approach based on legislation, cases, and conceptual analysis Primary data sources include relevant laws and regulations related to mortgages, supplemented by interviews with Notaries and PPAT, as well as secondary legal materials such as books, legal research papers, and previous studies in the form of journals, theses, and dissertations related to the research. Data collection techniques are carried out through interviews, observations, and literature studies Meanwhile, the analysis technique used by the author is qualitative model. The research results indicate that electronic registration of Mortgage Rights is carried out by interested parties through the website https://mitra.atr.bpn.go.id. However, in practice, there are still shortcomings in electronic Mortgage Rights registration, particularly when it is registered using SKMHT (Power of Attorney to Burden Mortgage Rights), and then the certificate owner passes away, the registration of Mortgage Rights cannot be continued. The solution to this problem is to add an optional refinement formulation in the Electronic Mortgage Rights System that allows for the replacement of the Identity Card Number (NIK) of the grantor with the NIK of the recipient if the Mortgage Rights are registered first with a SKMHT.
References
Buku
Harsono, B. (2008). Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan – Peraturan Hukum Tanah. Djambatan.
Hartanto, J. A. (2015). HUKUM JAMINAN DAN KEPAILITAN Hak Kreditor Separatis Dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit. Laksbang Yustisia.
Kansil, C. (2009). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka.
Marzuki, P. M. (2008). Pengantar Ilmu Hukum. Kencana Prenada Grup.
Patrik, P. (1988). Hukum Perdata II. FH Undip.
Rato, D. (2010). Filsafat Hukum : Mencari, Menemukan, Memahami Hukum. Laksbang Yustisia.
Sjahdeini, S. T. (2019). Hak Tanggungan, Asas-Asas Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan. Alumni.
Subekti, R. & Tjitrosudibjo, R. (2004). Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. PT. Pradnya Paramita.
Sudikno. (2008). Ilmu Hukum. Penerbit Liberty.
Supramono, G. (1995). Perbankan dan Masalah Kredit. Djambatan.
Usman, R. (2008). Hukum Jaminan Keperdataan. Sinar Grafika.
Skripsi
Zahro, Y. L. (2019). Pengetahuan Hukum Masyarakat Tentang Penyelesaian Masalah Pelanggaran Atas Layanan Ojek Online Berbasis Aplikasi (Studi pada Go-Jek dan Grab di Wilayah Kabupaten Cilacap. (Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia).
Jurnal
Finalo, A. P., dkk. (2023). Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik di Kota Padang. Unes Journal of Swara Justicia, Vol. 7, 590.
Guntoro, J., Kontesa, E., & Sauni, H. (2020). Tinjauan Yuridis Pendaftaran Hak Tanggungan Dalam Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, 216.
Imanda, Nadia. (2020). Lahirnya Hak Tanggungan Menurut Peraturan Pemerintah Agraria Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. Jurnal Notarie, Vol. 3, 161.
Reza, M., Rosandi, B. (2023). Penerapan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 Dalam Kegiatan Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Pada Kantor Pertanahan (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan). Unes Law Review, Vol. 5, 1513.
Setiadi, W. T. & Bagiastra, I. N. (2020). Keabsahan Tanda Tangan Pada Akta Autentik Elektronik Ditinjau Dari Cyber Notary. Acta Comitas, Vol. 6, 67.
Silviana, A. (2020). Fungsi Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) Dalam Pemberian Hak Tanggungan (Studi Perspektif UU No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah). Diponegoro Private Law Review, Vol. 7, 675.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
