Kajian Yuridis Penerapan Pasal 378 KUHP pada Kasus Penipuan Jual Beli Proyek dan Jabatan di Lampung Selatan

Nabil El Rosyad; Firganefi Firganefi; Fristia Berdian Tamza

doi:10.62383/amandemen.v2i3.1154

Authors

Nabil El Rosyad Universitas Lampung
Firganefi Firganefi Universitas Lampung
Fristia Berdian Tamza Universitas Lampung

DOI:

https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i3.1154

Keywords:

Article 378 of the Criminal Code, Buying and Selling of Jobs, Buying and Selling of Projects, Fraud, Legal Study

Abstract

Fraud in the buying and selling of projects and jobs is becoming more common and is causing unrest in society. The method used by the wrongdoers often involves making false promises and tricking others to gain personal benefits illegally. This study aims to look into how Article 378 of the Criminal Code applies to a fraud case in the buying and selling of projects and jobs in South Lampung, focusing on the Tanjung Karang District Court decision Number 467/PID.B/2023/PN TJK. The study uses a legal method that focuses on laws and specific case studies. Data were collected through literature reviews and examination of relevant court decisions. According to the discussion results, it is clear that the crime of fraud elements, as described in Article 378 of the Criminal Code, are present in this case. The accused was found to have committed deceit and told a series of lies that caused the victim to suffer financial losses. The court ruled that the accused was guilty and gave a sentence that matched the actions taken. The use of Article 378 of the Criminal Code in this case is seen as appropriate, providing protection for the victim and discouraging the offender. The conclusion of this study is that criminal law can effectively address fraud in the buying and selling of projects and jobs if there is strong evidence and proper legal procedures.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Berdian, T., Tamzah, & Fristia. (2025). Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 13(8), 41–50.

Christina Yuni Weike, Djakfar Ludfi, & Thoyib Armanu. (2012). Pengaruh budaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap kinerja proyek konstruksi. Jurnal Rekayasa Sipil, 6(1).

Hasan, Y. (2023). Tinjauan yuridis perlindungan investor dan konsumen Bitcoin di Indonesia (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Juniyanto, M. R. (2023). Tinjauan yuridis putusan hakim tentang tindak pidana penipuan investasi di Kota Semarang (Studi Kasus Putusan Nomor 724/Pid.B/2020/PN.Smg) (Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Mulyadi, L. (2012). Hukum acara pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti.

Mustika, F. M. (2020). Analisis penerapan hukum dalam tindak pidana penipuan melalui media elektronik di Kabupaten Sidenreng Rappang (Disertasi, Universitas Hasanuddin).

Shafira, M., Achmad, D., Tamza, B. F., & Ghiffary, H. M. (2022). Hukum pemasyarakatan dan penintensier. Bandar Lampung.

Solihah, U. (2022). Kajian yuridis putusan perkara penghimpunan simpanan oleh koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (Studi Kasus Putusan Nomor 402/Pdt.G/2018/PA.Botg) (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Sugandi, R. (1980). Kitab Undang-undang Hukum Pidana berikut penjelasannya. Usaha Nasional.

Sulistyowati, H. (2021). Pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pendekatan hukum progresif. Jurnal Ilmu Hukum, 7(2), 112–123.

Susanti, L., & Widodo, H. (2020). Tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Jurnal Yuridis, 17(1), 88–97.

Syahruddin, R. (2021). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menanggulangi korupsi di sektor pelayanan publik. Jurnal Reformasi Hukum, 9(3), 211–220.

Utami, D. A., & Ramadhani, N. (2023). Analisis hukum terhadap program makan siang gratis dalam perspektif good governance. Jurnal Hukum & Administrasi Negara, 11(1), 66–74.

Wahyudi, R. (2019). Peran aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi: Studi perbandingan KPK dan kejaksaan. Jurnal Hukum dan Kriminologi, 5(2), 145–160.

Yuliana, R. (2022). Kebijakan hukum pidana dalam penanganan korupsi dana bansos di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 19(4), 231–240.