Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak dengan  Menggunakan Restorative Justice

Fariza Raisa Rafania; Erna Dewi; Ahmad Irzal Fardiansyah; Maya Shafira; Sri Riski

doi:10.62383/amandemen.v3i1.1555

Authors

Fariza Raisa Rafania Universitas Lampung
Erna Dewi Universitas Lampung
Ahmad Irzal Fardiansyah Universitas Lampung
Maya Shafira Universitas Lampung
Sri Riski Universitas Lampung

DOI:

https://doi.org/10.62383/amandemen.v3i1.1555

Keywords:

Child Protection, Islamic Boarding Schools, Law Enforcement, Restorative Justice, Violence Against Children

Abstract

Violence against children remains a serious violation of human rights that continues to occur in various social environments, including religious-based educational institutions such as Islamic boarding schools, where children are in a highly vulnerable position both physically and psychologically. One case that drew public attention occurred at the Pesona Al-Qur’an Islamic Boarding School in Pesawaran Regency, which was resolved through a restorative justice approach without proceeding to court. This study aims to examine the mechanism of law enforcement against perpetrators of child abuse at the institution and to analyze the factors hindering the implementation of restorative justice in such cases. Using a normative-empirical research method, this study analyzes applicable laws and regulations supported by field data obtained through interviews, observations, and documentation. The results show that law enforcement was carried out through an investigation by the Pesawaran Resort Police, followed by the termination of prosecution by the Pesawaran District Prosecutor’s Office based on Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. Case resolution was conducted through mediation involving the perpetrator, the victim, and their families, facilitated by law enforcement officers, resulting in an agreement in the form of an apology and compensation to the victim. However, the implementation of restorative justice still faces several obstacles, including limited public understanding, concerns about the loss of deterrent effects, power imbalances between victims and perpetrators, potential pressure on victims to accept reconciliation, and weak supervision of post-mediation agreements; therefore, strengthening oversight, improving the understanding of law enforcement officers and the community, and optimizing the role of child protection institutions are essential to ensure that restorative justice truly prioritizes the best interests of the child and provides substantive justice.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Amir Junaidi. (2022). Peradilan anak. Baskara Media.

Anggraini, D., & Damayanti, N. (2022). Penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Jurnal Hukum, 1(2).

Arief, B. N. (2014). Kebijakan legislasi dalam penanggulangan tindak pidana. Kencana.

Chandra Saputra. (2025, October 23). Jaksa Unit Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pesawaran [Wawancara].

Edin, E., Shofiana, A., & Indar, J. (2025). The effectiveness of restorative justice in resolving juvenile criminal offenses in Indonesia. HAKIM: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, 3(1).

Effendy, M. (2014). Teori hukum dari perspektif kebijakan, perbandingan, dan harmonisasi hukum pidana. Gaung Persada Press Group.

Hafrida, & Usman. (2024). Keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana. CV Budi Utama.

Heni Siswanto. (2025, October 24). Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung [Wawancara].

Hidayat, A. A. (2024). Perlindungan dan penegakan hukum terhadap anak dalam hukum positif Indonesia. Verdict, 4(2).

Ishaq. (2018). Dasar-dasar ilmu hukum. Sinar Grafika.

Kejaksaan Negeri Pangkalan Koto Baru. (2025). Informasi perkara tindak pidana umum.

https://cabjari-pangkalankotobaru.kejaksaan.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kurniawan. (2024). Penegakan hukum terhadap kasus penganiayaan anak di Pengadilan Negeri Jambi. Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 10(1).

Lubis, M. R. (n.d.). Menakar delik pidana dunia pendidikan dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. CV Tunggal Esti.

Muchlis. (2024). Penerapan diversi berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak dalam kasus penganiayaan. Jurnal Hukum Progresif, 9(1).

Muhhary Nanda R. S. (2025, September 28). Brigpol Polres Pesawaran [Wawancara].

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pratiwi, S. (2023). Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual. Inteligensia Media.

Purwanto. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban. Jurnal Ilmiah Hukum UNSOED.

Putri, P. K. (2023). Penegakan hukum pidana berdasarkan aspek keadilan di Indonesia. Jurnal Kertha Negara, 11(3).

Simatupang, S., et al. (2024). Penerapan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana kelalaian berkendara yang menyebabkan matinya korban. Jurnal LOCUS: Penelitian dan Pengabdian, 3(10).

Soekanto, S. (2007). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. RajaGrafindo Persada.

Syahadat, B. S. R., Fathonah, R., & Monica, D. (2024). Implementasi diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan. Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia, 1(4).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Yulianti. (2024). Kebijakan penegakan hukum terhadap kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Amnesti: Jurnal Hukum dan HAM, 6(2).

Zaidun, Z., & Setiyono, J. (2024). Penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan pendekatan keadilan restoratif. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 6(1).