Analisis Yuridis Andil Tanggung Jawab Notaris atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas dengan Data Palsu
DOI:
https://doi.org/10.62383/terang.v2i1.836Keywords:
fake deed, limited liability company, notary responsibility, piercing the corporate veilAbstract
Notaries have a crucial role in making the deed of establishment of a limited liability company which is the basis for the existence of a legal entity. However, in practice, deeds containing false data are often found, causing legal problems related to the liability of the parties involved. This research aims to analyse the application of the piercing the corporate veil doctrine to limited liability companies established with false data as well as the notary's responsibility in such cases. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results show that the doctrine of piercing the corporate veil can be applied when there is evidence of abuse of the legal entity, so that the responsibility shifts to the owner or management. In addition, notaries who are negligent or intentionally allow forgery can be held civil, administrative, and criminal liabilities. Therefore, notaries must apply the precautionary principle in making deeds to avoid legal consequences.
Downloads
References
Adhi, S. P., & Prabowo, M. A. (2021). Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta autentik: Perspektif hukum positif Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 19(3), 215-226.
Anwar, R. (2022). Praktik legalitas identitas dalam pembuatan akta notaris di Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis Indonesia, 11(1), 58-71.
Asyhadie, Z. (2005). Hukum bisnis prinsip dan pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Dzulqarnain, S., & Prasetyo, M. H. (2024). Akibat hukum terhadap akta autentik apabila klien menggunakan identitas palsu. NOTARIUS, 17(2), 1051-1069.
Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris. Jakarta: Kencana.
Indrawan, W., & Mahmudah, S. (2024). Penggunaan doktrin piercing the corporate veil terhadap dewan komisaris PT. Pertamina (Persero). NOTARIUS, 17(2), 894-909.
Junaedi, S., & Suryanto, A. (2022). Kajian hukum terhadap praktik pembuatan akta jual beli tanah oleh notaris. Jurnal Kenotariatan Indonesia, 8(2), 56-68.
Kholidah, S., et al. (2023). Notaris dan PPAT di Indonesia: Aplikasi teori dan praktik dalam pembuatan akta. Yogyakarta: Semesta Aksara.
Kurniawati, T., & Setiawan, D. (2021). Praktik notaris dalam pembuatan akta pendirian badan hukum di Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis, 12(1), 134-146.
Marzuki, P. M. (2005). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana.
Mulyoto, T. (2016). Kriminalisasi notaris dalam pembuatan akta perseroan terbatas (PT). Yogyakarta: Cakrawala Media.
Pramudito, R., & Suharto, J. (2021). Peran notaris dalam pembuatan akta yang sah menurut hukum di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 16(2), 80-93.
Pratama, R. R., Susetyo, H., & Widyawati, S. (2024). Pembuatan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas berdasarkan identitas palsu (Studi putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 98/Pdt.G/2021/PN.Unr). Indonesian Notary, 6(1), 15-31.
Rizal, M. (2020). Pengaruh doktrin dokumen hukum terhadap legalitas akta notaris. Jurnal Hukum Universitas Negeri, 14(4), 101-112.
Sirait, G. N., & Djaja, B. (2023). Pertanggungjawaban akta notaris sebagai akta autentik sesuai dengan undang-undang jabatan notaris. UNES LAW REVIEW, 5(4), 2654-3605.
Suandika, I. B. D., & Yasa, P. G. A. S. (2022). Validasi oleh notaris terhadap kebenaran keterangan dan dokumen para penghadap. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 7(2), 179-188.
Suryani, N., & Arifin, Z. (2024). Penyalahgunaan akta notaris dalam praktik hukum bisnis di Indonesia. Jurnal Hukum Nasional, 18(2), 123-136.
Zulkarnain, H. (2023). Aspek hukum dari peran notaris dalam penyelesaian sengketa warisan. Jurnal Notariat, 9(3), 150-160.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
